kerajaan tanah hitu

RABU, 25 Juni 2014

kerajaan tanah hitu

Kerajaan Tanah Hitu

1. Sejarah

Kerajaan Tanah Hitu terletak di Pulau Ambon, tepatnya di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia. Dinamakan Kerajaan Tanah Hitu karena letaknya berada di daerah Leihitu. Pada saat kerajaan tersebut masih eksis, daerahnya bernama Tanah Hitu. Kini, nama Tanah Hitu sudah tidak ada lagi, yang ada adalah Kecamatan Leihitu yang kadang biasa disebut dengan Jazirah Leihitu. Di Kecamatan Leihitu terdapat banyak desa, di antaranya adalah Hitu Lama, Hila, Wakal, Mamala, Morela, Seith, dan sebagainya. Secara geografis, Pulau Ambon terdiri dari dua wilayah (jazirah), yaitu Jazirah Leihitu (kadang disebut Lei Hitu) yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan di bagian selatan disebut Jazirah Lei Timur yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Secara administratif pemerintahan Provinsi Maluku, Leihitu masuk dalam Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan Lei Timur masuk ke dalam Kota Ambon.

Kerajaan ini berdiri sebelum era kolonialisme di Indonesia. Berdirinya kerajaan ini tidak terlepas dari keberadaan Empat Perdana. Mereka adalah empat kelompok yang pertama kali menginjakkan kakinya di Tanah Hitu. Empat Perdana bukan berarti empat orang Perdana, tapi merujuk pada periodeisasi kedatangan para perdana ke Maluku. Sehingga, sebutan empat tidak menunjuk pada jumlah empat orang, tapi lebih diartikan pada empat kelompok yang datang pada setiap periode. Empat Perdana juga dikenal sebagai penyebar ajaran Islam pertama kali di Maluku.

Empat Perdana tersebut merupakan bangsa Alifuru. Secara historis, bangsa Alifuru adalah sub ras Melanesia yang pertama kali mendiami Pulau Seram dan pulau-pulau lainnya di Maluku. Secara etimologis, kata “Alifuru” artinya adalah “orang yang pertama kali datang”. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana sejarah proses berdirinya Kerajaan Tanah Hitu, termasuk perdana siapa saja yang tergabung dalam kelompok Empat Perdana tersebut.

a. Sejarah Kedatangan Empat Perdana

Kedatangan Empat Perdana ke Hitu dilakukan secara bertahap (periodik). Perdana yang datang awal kali ke Tanah Hitu adalah Pattisilang Binaur. Ia datang dari Gunung Binaya (Seram Barat) ke Nunusaku, yang kemudian dilajutkan ke Tanah Hitu. Ketika pertama kali singgah di Tanah Hitu, kelompok ini mendiami Bukit Paunusa. Ia kemudian mendirikan sebuah negeri bernama Soupele dengan marga Tomu Totohatu. Dengan marga ini, Pattisilang Binaur kadang juga disebut dengan nama Perdana Totohatu atau Perdana Jaman Jadi.

Setelah Pattisilang, perdana pada periode kedua datang secara berkelompok, yaitu Kiyai Daud dan Kiyai Turi, yang disebut juga Pattikawa dan Pattituri, dengan saudara Perempuannya bernama Nyai Mas. Konon, mereka merupakan anak dari Muhammad Taha Bin Baina Mala bin Baina Urati Bin Saidina Zainal Abidin Baina Yasirullah Bin Muhammad An Naqib, yang nasabnya berujung pada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Ibu mereka merupakan keturunan dari keluarga Raja Mataram Islam yang tinggal di Kerajaan Tuban. Sejak kecil Pattikawa, Pattituri, dan Nyai Mas dibesarkan dalam lingkungan keluarga ibunya. Kedatangan mereka ke Tanah Hitu bermaksud mencari tempat tinggal leluhur ayahnya. Ayah mereka datang ke Tanah Hitu pada abad ke-X dengan nama Saidina Zainal Abidin Baina Yasirullah. Disebut Yasirullah karena ia melakukan perjalanan secara rahasia untuk mencarikan tempat tinggal untuk anak cucunya kelak di kemudian hari. Maka, dengan kehendak Allah SWT ia singgah di suatu tempat yang kini bernama Negeri Hitu, tepatnya di Haita Huseka‘a (Labuhan Huseka‘a). Rombongan kelompok Perdana Pattikawa datang ke tempat tersebut pada tahun 1440. Mereka akhirnya dapat menemukan kuburan ayahnya yang berada di atas batu karang, bernama Hatu Kursi atau Batu Kadera, yang jaraknya kira-kira 1 KM dari Negeri Hitu.

Sejarah kedatangan Perdana Pattikawa ke Tanah Hitu menyebabkan dirinya juga disebut dengan istilah Perdana Tanah Hitu atau Perdana Mulai. Arti dari istilah tersebut menunjukkan bahwa ia merupakan orang pertama yang mendirikan negeri Wapaliti di pesisir pantai, Muara Sungai Wai Paliti, dengan marganya Pelu.

Perdana yang datang pada periode ketiga bernama Jamilu, yang datang dari Kerajaan Jailolo. Jamilu datang ke Tanah Hitu pada tahun 1465. Ia mendirikan negeri bernama Laten. Nama negeri tersebut menjadi nama marganya, yaitu Lating. Jamilu disebut juga Perdana Jamilu atau Perdana Nustapi dengan gelar Kapitan Hitu I. Nama Nustapi memiliki arti sebagai seorang pendamai karena ia pernah mendamaikan permusuhan antara Perdana Tanah Hitu (Pattikawa) dengan Perdana Totohatu.

Kelompok pendatang terakhir adalah Kie Patti dari Gorom (Pulau Seram bagian Timur). Ia datang ke Tanah Hitu pada tahun 1468. Ia mendirikan negeri bernama Olong. Nama negeri tersebut juga sekaligus menjadi nama marganya. Kie Patti disebut juga Perdana Pattituban, karena ia pernah diutus ke Tuban untuk memahami sistem pemerintahan di daerah itu yang nantiya akan dijadikan dasar pemerintahan di Kerajaan Tanah Hitu.

b. Sejarah Pembentukan Kerajaan

Sering dengan perkembangan waktu, Empat Perdana tersebut bersepakat untuk bersatu dan mereka akhirnya mendirikan Kerajaan Tanah Hitu. Pattikawa (Perdana Tanah Hitu) adalah yang menggagas penggabungan dan pendirian kerajaan ini. Empat Perdana kemudian mengadakan sebuah pertemuan yang disebut Tatalo Guru. Pertemuan tersebut sebagai ajang musyawarah untuk menentukan siapa pemimpin kerajaan yang baru. Hasil musyawarah menentukan bahwa yang pantas sebagai pemimpin adalah anak dari Pattituri, adik kandung Perdana Tanah Hitu yang bernama Zainal Abidin dengan pangkat Abubakar Na Sidiq. Pada tahun 1470, Zainal Abidin kemudian ditetapkan sebagai Raja Kerajaan Tanah Hitu yang pertama dengan gelar Upu Latu Sitania (Raja Penguasa Tunggal). Ia juga mendapatkan gelar Raja Tanya karena sebelum mengambil keputusan Empat Perdana saling bermusyawarah dan bertanya tentang perlu atau tidaknya seorang raja serta siapakah yang pantas menjadi raja di antara kelompok mereka.

2. Silsilah

Berikut ini adalah daftar raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Tanah Hitu. Data ini masih belum lengkap karena tahun kekuasaannya tidak tercatat secara resmi. Raja keenam merupakan raja terakhir dalam Kerajaan Tanah Hitu yang lama, yaitu ketika hancur akibat kolonialisme Belanda.

1. Zainal Abidin Upu Latu Sitania (1470-…)
2. Maulana Imam Ali Mahdum Ibrahim
3. Pattilain
4. Popo Ehu
5. Mateuna (…-1634)
6. Hunilamu (1637 – 1682)

3. Periode Pemerintahan

Kerajaan Tanah Hitu mencapai kejayaannya pada masa 1470-1682, yaitu sejak rajanya yang pertama (Zainal Abidin) hingga raja yang keenam (Hunilamu). Pada periode tersebut, Kerajaan Tanah Hitu pernah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat vital di kawasan Maluku. Kondisi inilah yang menyebabkan Portugis dan Belanda sangat berniat menguasai Maluku, salah satunya dengan cara menyerang Kerajaan Tanah Hitu secara habis-habisan.

Pada awal abad ke-15, yaitu pada masa pemerintahan Raja Mateuna, Negeri Hitu sebagai pusat kegiatan Kerajaan Tanah Hitu dipindahkan ke pesisir pantai. Raja Mateuna adalah raja kelima pada Kerajaan Tanah Hitu, yang meninggal pada tanggal 29 Juni 1634. Pada masanya, Kerajaan Tanah Hitu melakukan kontak yang pertama dengan Portugis, yaitu melalui perlawanan fisik pada Perang Hitu I (tahun 1520-1605). Perlawanan tersebut dipimpin oleh Tubanbessy I (Kapitan Sepamole). Pada tahun 1575, Portugis akhirnya menyerah dan angkat kaki dari Tanah Hitu. Sepeninggalan Raja Mateuna, tahta kekuasaan kerajaan kemudian dipegang oleh salah satu anaknya, Hunilamu yang ditetapkan sebagai Raja Kerajaan Tanah Hitu (Latu Sitania) yang keenam (1637–1682). Sedangkan anaknya yang lain, Silimual pergi ke Kerajaan Houamual (Seram Barat) dan menjadi Kapitan Houamual.

Setelah Portugis angkat kaki dari Tanah Hitu, penjajahan kemudian dilanjutkan oleh Belanda yang datang pada tahun 1599. Upaya Belanda menguasai wilayah ini diawali dengan pembangunan benteng pertahanan (Benteng Amsterdam) di Tanah Hitu bagian barat, persisnya terletak di pesisir pantai kaki Gunung Wawane. Raja Hunilamu kemudian bereaksi cepat dengan memerintahkan ketiga perdananya untuk mendirikan negeri baru bernama Hitu Helo, yang dalam perkembangan selanjutnya disebut dengan nama Negeri Hila. Letak negeri itu sengaja didirikan berdampingan dengan benteng Belanda. Maksudnya agar dapat membendung pengaruh Belanda di Tanah Hitu.

Masuknya Belanda di Tanah Hitu ditandai dengan pecahnya Perang Hitu II (Perang Wawane), yaitu antara tahun tahun 1634 -1643. Perang ini dipimpin oleh Kapitan Pattiwane (anak dari Perdana Jamilu) dan Kapitan Tahalele. Perang Hitu II ini kemudian berlanjut menjadi Perang Kapahaha (tahun 1643-1646) yang dipimpin oleh Kapitan Talukabesi (Muhammad Uwen) dan Imam Ridjali. Namun, berakhirnya perang ini ditandai dengan kemampuan Belanda menguasai seluruh jazirah Leihitu, termasuk seluruh kekuasaan Kerajaan Tanah Hitu. Konsekuensi dari kekalahan ini adalah Belanda dapat mempengaruhi jalannya proses pemerintahan di dalam kerajaan. Sehingga, lambat laun eksistensi Kerajaan Tanah Hitu menjadi hilang. Masa pemerintahan Raja Hunilamu (1637-1682) merupakan periode terakhir dari kerajaan ini. Hingga kini, secara turun-temurun kerajaan tersebut diintegrasikan dalam bentuk kepemimpinan kepala desa di Desa Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia. Artinya, hingga kini kepala desa juga merangkap sebagai raja.

4. Wilayah Kekuasaan

Setelah Negeri Hitu terbentuk sebagai pusat aktivitas Kerajaan Tanah Hitu yang baru, selain orang (bangsa) Alifuru yang menghuni kerajaan tersebut ada bangsa-bangsa dari negeri lain yang turut serta menjadi penghuni, yaitu Tomu, Hunut, dan Masapal. Dalam perkembangan selanjutnya, Tanah Hitu tidak hanya berupa gabungan empat negeri tersebut, tapi kemudian menjadi tujuh negeri yang terhimpun dalam satu tatanan adat atau disebut dengan Uli (Persekutuan), yaitu Uli Halawan (Persekutuan Emas). Dalam persekutuan ini Uli Halawan menempati pada tingkatan Uli yang paling tinggi dari keenam Uli Hitu (Persekutuan Hitu) tersebut. Pemimpin tujuh negeri dalam Uli Halawan disebut dengan istilah Tujuh Panggawa atau Upu Yitu. Wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam tujuh negeri tersebut adalah: Negeri Soupele, Negeri Wapaliti, Negeri Laten, Negeri Olong, Negeri Tomu, Negeri Hunut, dan Negeri Masapal.

5. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan di Kerajaan Tanah Hitu agak berbeda dengan kerajaan lainnya. Di Kerajaan Tanah Hitu, posisi raja adalah sebagai pemegang pemerintahan yang tertinggi, sedangkan Empat Perdana adalah yang menjalankan pemerintahan di bawah perintah raja. Meskipun Empat Perdana merupakan para pendiri kerajaan, namun posisi mereka bukan lagi sebagai “dewan penasehat” seperti umumnya yang terjadi di kerajaan-kerajaan lain.

Struktur pemerintahan Kerajaan Tanah Hitu pernah berubah ketika Belanda berhasilkan menguasai kerajaan tersebut pada Perang Kapahaha (tahun 1643-1646). Konsekuensi kekalahan ini menyebabkan Belanda melakukan perubahan besar-besaran dalam struktur pemerintahan Kerajaan Tanah Hitu, yaitu dengan cara mengangkat Orang Kaya menjadi raja dari setiap Uli sebagai raja tandingan dari Kerajaan Tanah Hitu. Belanda kemudian menerapkan politik pecah belah (devidet et impera) demi tujuan disintegrasi kerajaan. Sehingga, Negeri Hitu yang lama dibagi menjadi dua administrasi pemerintahan, yaitu Hitulama dan Hitumessing. Dengan strategi politik semacam ini, Belanda akhirnya dapat menghancurkan pemerintah Kerajaan Tanah Hitu hingga ke akar-akarnya. Masa pemerintahan Raja Hunilamu (1637–1682) merupakan periode terakhir dari Kerajaan Tanah Hitu. Peninggalan Kerajaan Tanah Hitu tidak hanya berupa bangunan fisik semata. Kerajaan ini juga melahirkan banyak intelektual dan pahlawan nasional, di antaranya adalah Imam Ridjali, Talukabessy, dan Kakiali.

6. Kehidupan Sosial-Budaya

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa mayoritas masyarakat di Leihitu beragama Islam. Secara historis, proses masuknya Islam di Lei Hitu banyak dipengaruhi oleh para pedagang Gujarat, Persia, dan Arab. Kedatangan mereka, di samping mengenalkan potensi alam Maluku dengan rempah-rempahnya ke dunia luar, juga dimaksudkan untuk menyebarkan Islam di wilayah ini. Melalui pergaulan sosial yang sangat baik, lambat laun mereka dapat mengenalkan Islam kepada penduduk lokal, sehingga banyak masyarakat di Leihitu termasuk juga di Ternate yang kemudian memeluk agama Islam. Kedua daerah ini kemudian dikenal sebagai pusat penyebaran ajaran Islam di nusantara, tidak hanya di Maluku saja.

Di samping dikenal dengan religiusitas keislamananya, masyarakat Leihitu juga dikenal sangat percaya dan patuh terhadap petuah dan perintah yang disampaikan pemimpinnya. Pada saat sekarang ini, kepala desa disebut dengan istilah Bapa Raja karena merupakan pewaris tahta Kerajaan Tanah Hitu. Posisi Bapa Raja sangat kuat kedudukannya dalam kehidupan sosial masyarakat di masing-masing desa. Ketika konflik Ambon tahun 1999 pecah, Bapa Raja ikut memimpin perang dalam kerusuhan tersebut. Mayoritas penduduk di Kecamatan Leihitu yang beragama Islam menyebabkan daerah ini mudah disulut konflik dengan daerah lain yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Meski konflik Ambon sering dibantah sebagai bukan konflik agama, namun nyatanya sentimen keagamaan kerap mewarnai gesekan sosial yang berujung pada konflik berdarah 

Di Kehutanan ada 4 peminatan: 1. Manajemen Hutan Keunggulan: Lulusan program studi ini mampu mengelola ekosistem hutan secara profesional baik dari aspek ekologi, sosial, ekonomi dan politik. Lulusan juga memiliki kemampuan di bidang silvikultur, ilmu ukur kayu, inventarisasi hutan, perencanaan hutan, dan manajemen hutan. Prospek Karir: Lulusan program studi ini selain bekerja di instansi pemerintah (Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, dan Depdiknas), juga dapat bekerja pada instansi/perusahaan baik BUMN maupun swasta, biro konsultan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan wirausaha perkayuan.